Perhatian itu berupa alokasi dana senilai Rp 1 miliar per kabupaten yang hasil Ujian Nasional (UN) paling rendah se Indonesia. Karena tahun ini, NTT kembali berada diperingkat terakhir dari 33 provinsi di Indonesia, Kemdikbud kembali mengagendakan program Intervensi Pusat untuk mengalokasikan dana peningkatkan mutu pendidikan di NTT. Hanya saja, jumlah bantuannya belum ditetapkan pemerintah.
Mendikbud Muhammad Nuh menuturkan, bantuan pemberian uang kepada daerah peraih nilai yang kurang bagus ini merupakan bentuk intervensi pemerintah pusat. Dia mengatakan, intervensi ini dalam prakteknya mampu meningkatkan pendidikan di daerah tertentu.
Nuh mencontohkan pemberian subsidi pasca UN kepada NTT tahun lalu. Setelah bantuan diberikan sebesar Rp 1 miliar per kota atau kabupaten, hasil UN di NTT mengalami peningkatan.
"Sekarang tingkat kelulusan di NTT terus naik walaupun masih berada di juru kunci diantara 33 provinsi se Indonesia. Tahun ini, tingkat ketidaklulusan UN SMA/sederajat di NTT mencapai 5,50 persen," ungkap menteri asal Surabaya itu di Jakarta, kemarin (28/5).
Muhammad Nuh mengingatkan, intervensi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang nilai UN-nya masih rendah bisa dalam bentuk uang. Namun, intervensi dalam bentuk uang bukan satu-satunya cara menggenjot perbaikan nilai UN.
"Tergantung diagnosanya juga. Resepnya bisa bermacam-macam," tutur Nuh. Nah, Nuh mengatakan letak strategis dari UN ini adalah untuk menjadi alat diagnosa pendidikan di sebuah kabupaten dan kota. Tidak hanya itu, UN juga mampu mendiagnosa hingga tingkat satuan pendidikan. Melalui UN, lanjut Nuh, bisa diketahui rendahnya pendidikan dikarena infrastruktur, kualitas guru, atau sebagainya.
Jika hasil diagnosa menyebutkan rendahnya pendidikan disebabkan karena kualitas guru, maka intervensi yang dilakukan tidak saja melalaui kucuran duit. Intervensi bisa dikebut dengan mengikutkan sebagian guru-guru dalam program sertifikasi guru, atau juga pemberian bantuan untuk peningkatan studi. Misalnya dengan menyekolahkan guru tamatan SMA sehingga bergelar sarjana.
Nuh mencontohkan, salah satu sekolah di Kabupaten Sintang, Kalimantan barat memiliki persoalan dalam pemecahan soal matematika dan bahasa Inggris. Di sekolah ini, setiap butir soal matematika dapat dijawab benar hanya oleh 25 persen siswanya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Untuk kasus ini, Nuh mengatakan intervensi tidak terlalu efektif jika dijalankan dengan pemberian duit. Tetapi, intervensi bisa dilakukan dengan pengadaan guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pelajaran matematika harus diajarkan oleh guru lulusan pendidikan matematika.
Nuh tetap yakin, intervensi dalam bentuk apapun akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dia mengingatkan, masyarakat tidak perlu berpolemik terkait adanya daerah yang menjadi juru kunci. "Sampai kapanpun, akan selalu ada juru kunci. Karena provinsi yang mengikuti unas kan lebih dari satu," katanya.
Perhatikan Tiga Hal
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta memperhatikan tiga hal terkait terus merosotnya prestasi UN NTT secara nasional. Peningkatan persentase kelulusan UN tidak mampu mengangkat posisi NTT secara nasional karena masih berada di peringkat paling bawah.
Karena itu Pemprov diminta memperhatikan tiga hal yang dinilai belum diperhatikan secara baik oleh pemerintah. "Kita harus jujur bahwa posisi paling rendah untuk hasil UN secara nasional ini cukup memalukan karena di mata nasional kita akan dinilai sebagai daerah yang belum maju dan lainnya. Karena itu kita perlu melakukan evaluasi mengapa ini terus terjadi sudah tiga tahun terakhir ini," kata Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho ketika dikonfirmasi koran ini, Senin (28/5).
Menurutnya, ada beberapa kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) yang kurang efektif. "Dulu saya pernah minta kita kaji masalah pokoknya apa sehingga kita bisa atasi dengan tepat. Memang ada Siaga UN dan Gong Belajar tapi saya lihat pelaksanaannya belum efektif," ujarnya.
Menurutnya, ada tiga masalah utama yang sangat memengaruhi kelulusan UN, yakni pertama, belum diperhatikan secara serius delapan standar nasional pendidikan. Dikatakan, pemerintah dan pihak sekolah belum memperhaitkan secara utuh delapan standar pendidikan tersebut. "Harus diperhatikan secara utuh, jangan hanya sebagian saja karena sangat berdampak pada hasil lulusan UN," katanya.
Yang kedua, lanjut Simon, adalah manajaemen. Dia menilai manajemen antara pemerintah dan sekolah kurang berjalan dengan baik. Padahal, lanjutnya, Dinas PPO sebagai pembina dan pihak sekolah sebagai pelaku harus saling harus saling berkoordinasi dengan baik sehingga apa yang menjadi program pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Dan yang ketiga adalah disiplin. Saya melihat disiplin semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan masih rendah. Hanya ada beberapa sekolah saja yang benar-benar memperhatikan disiplin sehingga nampak dalam hasil UN. Padahal itu sangat penting sehingga disiplin harus diperhatikan jika ingin mencapai hasil yang bagus," katanya lagi.
Simon menilai Gong Belajar yang dicanangkan Dinas PPO NTT tidak dilaksanakan secara disiplin sehingga hasilnya belum nampak dalam UN tahun ini. "Kita harap ke depan dilaksanakan dengan penuh disiplin sehingga posisi kita secara nasional lebih baik dari sekarang," harapnya.
Terpisah, Bupati Manggarai, Christian Rotok menilai, rendahnya persentase kelulusan UN NTT tahun ini karena lembaga teknis yang tugasnya mengkoordinir seluruh daerah di NTT tidak menjalankan perannya secara baik.
Faktor lain, lanjut Rotok adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana pendukung, kualitas guru, faktor kedisiplinan siswa, orang tua dan faktor lainnya. "Ini semua harus dilihat secara utuh. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana pemprov menjalankan fungsi koordinasinya secara baik hingga ke daerah," kata Christian Rotok saat menyambangi redaksi koran ini kemarin (28/5). (wan/jpnn/ito/aln)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !