Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menilai ada indikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dijadikan alat politik oleh penguasa. Pasalnya KPK dengan gampang mengungkap kasus-kasus di luar dugaan keterlibatan Istana seperti kasus Centruy dan Hambalang.
"Arahnya sekarang terlihat seperti itu (alat penguasa), seperti ada kepentingan," ujarnya dalam perbincangan bersama, Jumat (24/5/2013).
Aktif mengungkap kasus suap impor daging sapi, KPK dan PPATK dinilai tebang pilih dalam menegakkan kasus korupsi, pasalnya dalam kasus Hambalang dan Century yang telah berlarut-larut diambangkan, KPK berdalih penghitungan kerugian negara belum rampung dilakukan dan KPK menyerahkan hal tersebutkepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Begitu juga dengan PPATK yang merasa kesulitan mengungkap aliran dana yang ada pada kasus Century.PPATK dinilai sudah tak lagi menjadi lembaga negara yang bersih dari kepentingan politik penguasa. Hal itu terlihat dari pengungkapan aliran dana dalam perkembangan penyidikan kasus suap impor sapi yang tampak begitu mudah dan lancar keluar dari PPATK dibandingkan mengungkap dana Century dan Hambalang.
Menaggapi hal tersebut anggota fraksi Golkar daerah pilihan Sumatera Barat II itu mengatakan dalam kasus selain Century dan Hambalang nilai uang sekecil apapun dapat dengan mudah diungkap PPATK, sementara triliunan kerugian negara dalam kasus Century sulit diungkap.
"Kenapa aliran-aliran kasus suap daging, simulator SIM, satu juta pun bisa terlacak," ucapnya.
Sebelumnya Nudirman mengimbau agar KPK dan PPATK jangan masuk kedalam ranah politik dan fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Biar politisi saja yang berpolitik, KPK jangan ikut-ikutan," tandasnya.(nil)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !