PKS: BBM naik karena pemerintah salah kelola keuangan

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan, dalam postur RAPBNP 2013 total belanja Negara mengalami peningkatan sebesar 46 Trilliun akibat kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Kesalahannya karena pemerintah tidak mampu mengalokasikan secara berkelanjutan kekurangan bayar subsidi BBM. Kekurangan bayar tahun 2010 sampai tahun 2012 dibebankan dalam tahun anggaran 2013. Ini merupakan bentuk ketidakadilan pengelolaan anggaran," kata Ecky di DPR, Jumat (31/5)
Ecky menyatakan, jumlah yang harus ditanggung akibat kurang bayar subsidi pada RAPBNP 2013 sebesar Rp 36,9 Triliun yang terdiri untuk kurang bayar subsidi BBM sebesar Rp 16,1 Trilliun, kurang bayar subsidi listrik Rp 19,1 trilliun dan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp 1,7 trilliun.

"Pemerintah di tahun-tahun sebelumnya tidak match antara penerimaan tidak berbanding dengan pengeluaran Negara. Sehingga melakukan ketidakadilan terhadap pengelolaan keuangan negara dengan membebankan belanja tahun-tahun sebelumnya pada RAPBNP 2013. Ini merupakan kesalahan pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara," ujar Ecky.

Karena itu, Ecky mendesak pemerintah mengambil tanggung jawab pengelolaan subsidi migas. Menurut Ecky, Pemerintah harus lebih kreatif dalam memberikan alternatif-alternatif lain untuk tidak menaikkan harga BBM agar pemerintah tidak melakukan pengulangan kesalahan yang disengaja.
Salah satu alternatif adalah dengan asumsi penerimaan menurun tetapi belanja konstan. Dengan begitu kenaikan BBM dapat dihindari. Asumsi 30 trilyun yang digunakan sebagai pengurang subsidi dapat ditutup melalui sisa anggaran lebih (SAL).

"Namun tetap harus diseimbangkan agar defisit tetap terjaga di bawah 3 persen. Kalaupun itu harus terkoreksi maka belanja KL (Kementerian dan Lembaga) harus menurun sebanyak 30 trilyun," tutup