Kenaikan BBM dan Komitmen Calon Gubernur NTT

KORAN MARICA :--Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menuai pro-kontra. Di satu sisi, pemerintah dan kebanyakan ekonom menyatakan kenaikan harga BBM harus dilakukan guna menyelamatkan anggaran negara. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar melalui analisisnya menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi bakal memicu penguatan nilai tukar rupiah yang selama ini anjlok seiring menipisnya cadangan devisa. 

Berdasarkan penelusuran Bloomberg sepanjang kuartal pertama 2013, pelemahan rupiah mencapai 0,8 persen, hal ini menempatkan rupiah sebagai mata uang paling lemah di antara 11 negara Asia. Dari data ini mendatangkan banyak dukungan berdatangan dari segala kalangan terhadap rencana kenaikan BBM oleh rejim pemerintahan SBY diantaranya dari kalangan elit-elit politik, sekretariat gabungan, pejabat daerah (gubernur dan bupati), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan BI. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam rapat koordinator antara para menteri dan gubernur yang diselenggarakan di jakarta selatan, Gubernur se-Indonesia sepakat untuk ikut mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi sesuai arahan pemerintah yakni Rp. 6.500 – Rp. 7.000. Dilain sisi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa membantu neraca perdagangan dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung sebab "Neraca perdagangan sangat tertekan oleh importasi produk migas yang terus membesar. 

Jadinya penyikapan mengenai kenaikan harga BBM akan bisa membantu neraca perdagangan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) juga ikut mendukung pencabutan subsidi bahan bakar minyak untuk kelompok yang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi untuk penyehatan fiskal dan kondisi perekonomian, untuk itu mereka semua berharap pemerintah harus menarik subsidi terhadap BBM dan menaikan harga BBM.
Untuk itu Jero mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan kompensasi sebagai upaya mengurangi dampak kebijakan BBM ke masyarakat miskin antara lain yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin (Raskin), bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).
Di lain sisi banyak kalangan yang juga menolak kenaikan harga BBM dari beberapa fraksi parpol di senayan, ormas, buruh dan termasuk kami HMI Cabang Kupang ikut menolak kanaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah di bawah rezim SBY dalam waktu dekat. Sebab menurut kami keputusan pemerintah terkait penanganan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus mempertimbangkan pula kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, dan juga harus melihat serta merubah kembali UU No 22 Tahun 2001 tentang migas karena sangat merugikan negara dimana akibat UU migas yang sangat liberal, sebab sebagian besar kekayaan migas Indonesia jatuh ke tangan korporasi asing. Sudah begitu, hasil produksinya pun dijual dengan harga murah ke luar negeri seperti dalam kasus gas (kasus LNG Tangguh). Selain itu, akibat tata kelola migas yang tidak benar, Indonesia juga dibebani oleh biaya cost recovery yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Bayangkan, pemerintah setiap tahun harus membayar sekitar Rp 120 triliun hanya untuk cost recovery. 

Untuk itu menurut kami, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan opsi terbaik terkait konsumsi, penarikan subsidi BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan BBM. Kalau alasan pemerintah hanya untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, tentunya ini belum cukup untuk dijadikan alasan, menurut kami, pemerintah harus memiliki alasan yang tepat dan masuk akal serta memberi manfaat dari aspek yang lain. 

Menurut kami kompensasi yang diberikan pemerintah SBY untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran dan tidak objektif korena kompensasi tersebut mengebiri dan merusak mentalitas rakyat indonesia sebab pemerintah membuat masyarakat malas dengan tidak berusaha dan hanya berharap bantuan dari tangan Tuhan “SBY” yang sebenarnya dana tersebut tidak harus di ambil dari subsidi BBM. Sebab dengan naiknya BBM maka kenaikan secara masif pasti akan terjadi pada sektor lainnya misalnya “SEMBAKO, tarif kendaraan Umum, Gaji PNS dan lain-lain” dan hal ini tidak dijamin oleh pemerintah apakah akan ikut naik atau tidak bila BBM dinaikan.
Menjadi sebuah pertanyaan apakah dengan pengalihan subsidi BBM dan kenaikan BBM menjamin kesejateraan rakyat misalnya ada sekolah geratis bila BBM naik? 

Hal ini menjadi salah satu pertanyaan yang bagi kami kepada pemerintah. Untuk itu kami berharap pemerintah untuk menyampaikan penjelasan secara tuntas dan komprehensif terkait kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diambil sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Sebab dengan menaikkan harga BBM mengandung risiko karena dapat menyebabkan kegagalan reformasi yang sedang dilaksanakan, apalagi menjelang 2014, dimana Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilu yang bagi kami dikuatirkan hal ini hanyalah untuk meningkatkan elektabilitas beberapa partai. 

Untuk itu disela-sela pesta demokrasi flobamora putaran ke dua PILGUB NTT yang akan di tiupkan terompet pesta politiknya, kami HMI Cabang Kupang berharap kepada masyarakat untuk memberikan hakpilihnya dan menghindari untuk tidak memilih, dan memilih calon Gubernur NTT yang berkomitmen bagi kesejateraan rakyat NTT. Dilain sisi kami beharap Gubernur yang akan terpilih nantinya untuk bisa mengawal beberapa solusi yang ditawarkan ini guna kesejateraan indonesia dan khususnya NTT yakni : Menolak rencana pemerintah SBY untuk menaikan harga BBM, Memberantas korupsi di NTT dan Indonesia (kasus Centuri dan BLBI), Nasionalisasi pertambangan di Indonesia dan Nasionalisasi BUMN baik hilir maupun hulu agar indonesia tidak lagi menjadi budak di rumah sendiri.

SUMBER : http://www.facebook.com/groups/377732142265504/permalink/539765132728870/