UN di NTT, SBY Instruksi Mendikbud Investigasi SMA Mulai Kamis, SMK Jumat - KORAN MARICA DESA KAYANG
Headlines News :

IKLAN

Home » » UN di NTT, SBY Instruksi Mendikbud Investigasi SMA Mulai Kamis, SMK Jumat

UN di NTT, SBY Instruksi Mendikbud Investigasi SMA Mulai Kamis, SMK Jumat

Written By MARICA DESA KAYANG on Minggu, 14 April 2013 | Minggu, April 14, 2013

KORAN MARICA JAKARTA, -Penundaan ujian nasional (UN) 2013 SMA/sederajat di 11 provinsi langsung direspon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengistruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh memimpin investigasi kasus memalukan itu. 

Mulai dari internal Kemdikbud hingga di PT Ghalia Indonesia Printing, percetakan yang membuat UN menjadi kacau. Instruksi dari SBY itu disampaikan langsung Nuh dalam penjelasan resmi persiapan UN 2013 di Jakarta, Minggu (14/4). 

Nuh juga menyampaikan jadwal resmi pergeseran UN di 11 provinsi yang mengalami penundaan itu. 11 provinsi yang diundur UN-nya adalah NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawewsi Utara, Sulawesi Tengah , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Jadwal baru ini mengoreksi jadwal yang dilansir Kemendikbud, Sabtu (13/4) lalu.

Mata pelajaran UN SMA/sederajat yang awalnya digelar Senin dan Selasa (15-16 April) digeser menjadi Senin-Selasa (22-23 April). Mata pelarajan UN untuk Rabu (17/4) digeser menjadi Jumat (19/4). Sedangkan mata pelajaran yang di-UN-kan Kamis (18/4) tidak mengalami pergeseran.

Nuh berharap siswa memanfaatkan jeda penundaan ini untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi UN. "Saya sudah melaporkan persiapan UN kepada Presiden melalui telepon," kata Menteri dari Surabaya itu. Dalam komunikasi tersebut, Mendikbud melaporkan jika secara umum UN jenjang SMA/sederajat dilaksanakan mulai besok (15/4). 

"Tetapi ada penundaan di sebelas provinsi sehingga jadwalnya diubah. Saya kira teman-teman sudah tahu di mana saja penundaan itu," katanya. Mendengar kabar penundaan itu, Nuh mengatakan SBY langsung menginstruksikan supaya dilakukan investigasi. Upaya ini diambil untuk mengetahui apakah keterlambatan percetakan hingga pendistribusian murni ketidaksengajaan atau ada unsur sabotase.

Nuh mengatakan pihaknya siap menjalankan instruksi investigasi tadi. "Kita akan investigasi mulai dari titik awal (tender di Kemendikbud, red) hingga titik akhir (di PT Ghalia Indonesia Printing, red)," ujar mantan rektor ITS itu. Pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan UN meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kendala teknis ini. 

Selain diberi tugas untuk investigasi, SBY juga meminta Kemendikbud untuk menjelaskan ke masyarakat duduk perkara kenapa UN tidak terselenggara secara serentak di seluruh Indonesia. "Sebelumnya, Kementerian mohon maaf sebesar-besarnya," kata Nuh. 

Mantan Menkominfo itu mengatakan jika persoalannya bukan di fase penggandaan naskah. Tetapi pada tahap pengepakan sehingga mempengaruhi proses pendistribusian. Dia lantas meminta perwakilan dari PT Ghalia Indonesia Printing untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Direktur PT. Ghalia Indonesi Printing, Hamzah Lukman mengatakan atas nama perusahaan dia meminta maaf kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia. "Kami sadar ini adalah tugas negara. Tidak ada niatan untuk menyengaja (keterlambatan, red) ini," katanya. Hamzah mengatakan jika keterlambatan ini murni disebabkan karena urusan teknis. 

"Kami mengalami keterlambatan di fase finishing dan collecting naskah," ujarnya. Keterlambatan itu diawali dengan kesalahan perhitungan dalam urusan penggandaan naskah. Hamzah mengatakan mereka menggunakan strategi menggandakan naskah untuk seluruh provinsi sekaligus.

Setelah naskah untuk 11 provinsi itu tuntas dicetak, ternyata mereka kewalahan karena area penempatan naskah yang terbatas. "Kita tahun untuk tahun ini ada 20 variasi soal, yang itu tidak kita antisipasi lebih awal," kata dia. Akibatnya pegawai bagaian pengepakan atau yang memasukkan naskah di amplop ujian kewalahan.

PT Ghalia mengaku benar-benar kewalahan. Padahal mereka sudah menambah pegawainya khusus untuk UN dari 200-an orang menjadi sekitar 500 orang. Pegawai dadakan ini didrop dari mahasiswa dan internal Kemendikbud. "Tetapi meskipun kita sudah mengupayakan 24 jam sehari bekerja, tetapi tidak bisa mengejar waktu," urainya.

Dia mengatakan perusahaan siap menerima konsekuensi apapun terhadap kasus ini. Namun Hamzah menegaskan jika keterlambatan UN ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali.
Usai mendengar paparan dari PT Ghalia tersebut, Nuh mengatakan urusan investigasi akan dijalankan setelah UN benar-benar terlaksana sampai selesai. 

"Kita selamatkan unasnya dulu," katanya. Nuh menuturkan jika pendistribusian naskah ujian yang terlambat itu ditangani secara khusus. Dia mengatakan tidak bisa dilakukan melalui jasa eskpedisi biasa.

Sebagai gantinya, Nuh telah meminta bantuan dari TNI Angkatan Laut (AL). "Panglima sudah oke siap menurunkan personelnya untuk membantu urusan unas ini," katanya. Diantaranya TNI sudah menyiapkan empat pesawat Hercules, serta pesawat Fokker dan Boeing-737 masing-masing satu unit. 

Skenarionya setiap ada paket naskah yang sudah selesai pengepakan, langsung dikirim ke daerah tujuan tertentu. Panitia menggunakan penerbangan khusus melalui bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. "Jadi tidak nunggu semua selesai tapi kita kirim. Karena itu bisa lama," kata dia.

Nuh mengatakan atas kasus penundaan atau pergeseran jadwal UN ini Kemendikbud siap menerima gugatan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Dia mengatakan jika menggugat itu adalah hak setiap warga negara. Potensi kerugian bisa muncul karena pada Jumat (19/4), Senin (22/4), dan Selasa (23/4) siswa di 11 provinsi tadi masih menjalani ujian. "Namun kami berharap masyarakat bisa saling memahami atas kejadian ini," papar Nuh.

Selain mengundang percetakan yang bermasalah, Kemendikbud kemarin juga menghadirkan percetakan yang tertib memenuhi deadline. Diantaranya adalah PT Temprina Media Grafika, PT Pura Baru Tama, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.

Direktur PT Temprina Media Grafika, M. Nasir mengatakan, pencetakan naskah UN tahun ini memang lebih rumit dan menantang dibanding tahun lalu.
"Karena itu tadi, ada 20 variasi soal dalam satu ruang ujian. Tahun lalu kan hanya lima variasi saja," katanya di kantor Kemendikbud. Dia mengatakan jika di Temprina percetakan naskah UN dimulai sejak 6 Maret lalu. Temprina mengatakan kebagian mencetak naskah ujian untuk DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Dia mengatakan jika naskah UN jenjang SMA/sederajat sudah terdistribusi ke rayon-rayon. Sehingga siap diambil oleh sekolah penyelenggaran UN subuh ini juga. Dia mengatakan sudah mengantisipasi pencetakan naskah UN ini dengan menambah karyawan khusus sampai 600 orang.

Dia mengakui urusan paling rumit adalah pengepakan. Sebab naskah ujian yang dimasukan amlop harus sesuai berdasarkan nama sekolah. "Tapi alhamdulilah di Temprina sudah selesai dan tidak mengalami hambatan," katanya. Sedangkan untuk naskah UN SMP/sederajat, pengiriman sedang berlangsung. Naskah UN SMP/sederajat yang dicetak Temprina kabarnya sudah terdistribusi ke Aceh, Kalbar, dan Kalteng. 

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyelidiki amburadulnya percetakan unas sehingga pelaksanaan ujian di 11 provinsi terganggu.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya tetap tidak bisa langsung melakukan penyeledikan begitu saja. "Tetapi kita menunggu audit yang harus dilakukan BPK dan BPKP dulu," katanya.

Jika dari hasil audit itu ada dugaan korupsi, KPK menurut Johan bisa masuk menyelidik agenda tahunan itu. KPK juga siap menampung informasi dari masyarakat. Namun infomrasi itu perlu divalidasi dulu, apakah benar atau tidak. 

Ketum PGRI: Ini Memalukan!
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo mengungkapkan, pihaknya juga sudah menerima laporan dari pengurus daerah PGRI seluruh Indonesia mengenai data 11 provinsi tersebut. Padahal sesuai standar operasional prosedur (SOP), naskah UN sudah berada di provinsi pada H-3, atau pada Jumat (12/4).

"Sampai Sabtu sore, menurut laporan PGRI dari seluruh Indonesia, ada 11 provinsi yang soalnya belum sampai ke daerah. Sampai pagi ini juga belum sampai," ungkap Sulistyo kepada JPNN.com, Minggu (14/4) pagi. PGRI, kata Sulistyo, sangat prihatin atas kejadian ini. "Ini memalukan dan preseden buruk. Harus dipertanggungjawabkan. Nampaknya dalam banyak hal Kemendikbud saat ini memang memprihatinkan," tegasnya.

Namun demikian, dia mengaku setuju dengan kebijakan Mendikbud, yang menggeser jadwal UN Senin (15/4) menjadi Jumat (19/4), di 11 provinsi itu. "Sebenarnya guru dan sekolah sudah siap," tambah Sulistyo.

DPP Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) lebih tegas lagi menyikapi amburadulnya pelaksanaan UN kali ini. FGII menuntut Presiden SBY mencopot Mendikbud Mohammad Nuh.
FGII menilai menteri asal Jawa Timur itu telah gagal melaksanakan UN 2013 secara serentak di seluruh Indonesia. 

"FGII menuntut Presiden SBY mereshuffle Mendikbud. Karena dengan adanya 11 provinsi tidak dapat melaksanakan UN, maka kemungkin kebocoran soal UN bisa terjadi. Padahal pesiapan pelaksanaan UN sudah setahun," kata Sekretaris Jenderal FGII, Iwan Hermawan kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.

FGII, kata Iwan, mengangap Mendikbud telah merendahkan martabat guru dengan tidak memercayai guru sebagai pelaksana UN sampai kunci tempat penyimpanan soal pun dipercayakan kepada Polisi/TNI dan dosen.

Padahal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 58 disebutkan, evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik. "Jadi UN ini telah di sakralkan dan overacting dengan pejagaan yang luarbiasa, karena Kemdikbud minta bantuan ratusan ribu polisi dan angkatan laut (TNI, red)," kata Iwan.

Guru yang juga getol menentang perubahan kurikulum 2013 ini mengingatkan, bahwa hasil UN hanya menentukan 60 persen kelulusan siswa. Bahkan siswa yang sudah lulus UN pun belum tentu lulus sekolah jika guru PPKn, guru agama, olahraga, dan seni budaya tidak memberikan nilai baik.

"Semestinya UN tidak dilaksanakan sebelum pemerintah meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan akses informasi di seluruh wiliyah di Indonesia, sebagaimana amar putusan PN Jakarta Pusat," ungkap Iwan.

Dia juga memberikan catatan kegagalan Mendikbud Mohammad Nuh dalam memimpin kementerian yang mengurus pendidikan nasional itu, seperti kualitas guru hasil UKG rendah, yakni rata-rata hanya 42.
Kemudian 70 ribu bangunan sekolah runtuh dan akses informasi masih sulit di seluruh wilayah Indonesia. 

Dibagian lain, peneliti monitoring kebijakan publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Kemdikbud dan perusahaan pemenang tender percetakan naskah UN.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi. ICW menilai keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi.

"Tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut," kata Siti Juliantari kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013 antara lain PT. BDP, PT. PB, PT. GIP, PT. JTP, PT. KWU, dan PT. TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 adalah sebesar Rp 94,9 miliar.

Menurutnya, audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang.
"Pertanyaanya, apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar" Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut," urainya.

Jika ternyata perusahaan percetakan tersebut ternyata tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan, maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang.

Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, ICW juga mendorong BPK memeriksa pejabat Kemendikbud terkait UN. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013 atau tidak.

"Apakah pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusi nya tersebut" Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi maka BPK RI harus melaporkan ke penegak hukum. Para pelaku yang terlibat harus diusut sampai tuntas," tegasnya.

Jika penyebab keterlambatan adalah karena kelalaian, lanjut Siti, maka pihak yang bertanggung jawab, pejabat Kemendikbud dan perusahaan percetakan, harus diberi sanksi.

Pejabat Kemendikbud diberi sanksi sesuai dengan porsi kesalahannya. Perusahaan percetakan harus masuk daftar perusahaan hitam yang tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemendikbud. (wan/dim/fat/jpnn/aln)


PERUBAHAN JADWAL UN DI 11 PROVINSI:

JADWAL SEMULA JADWAL PERUBAHAN 

Untuk SMA/Sederajat:

Senin (15/4) Senin (22/4). 
Selasa (16/4) Selasa (23/4). 
Rabu (17/4) Jumat (19/4) 
Kamis (18/4) (Tetap) Kamis (18/4)

Untuk SMK:
Senin (15/4) Senin (22/4)
Selasa (16/4) Selasa (23/4)
Rabu (17/4) Jumat (19/5) 

Jadwal/Mata Pelajaran UN 2013:

18 April: Kimia dan Biologi (IPA), Sosiologi dan Geografi (IPS), Antropologi dan Sastra Indonesia (Bahasa).

19 April: Matematika

22 April: Fisika (IPA), Ekonomi (IPS), Bahasa Asing (Bahasa) dan Bahasa Inggris.

23 April: Bahasa Indonesia


Data Siswa Peserta UN SMA/sederajat yang Ditunda

Provinsi SMA/MA SMK 
Kalimantan Selatan 24.141 11.096
Kaliman tan Timur 23.400 20.439
Sulawesi Utara 15.843 13.304
Sulawesi Tengah 21.348 9.228
Sulawesi Selatan 73.604 33.832
Sulawesi Tenggara 26.711 6.716
Bali 26 .280 22.062
NTB 45.667 13.757
NTT 42.238 16.637
Gorontalo 7.527 4.838
Sulawesi Barat 8.563 6.051
Total 315.3 26 157.960

Keterangan :
- UN ditunda karena percetakan di PT Ghalia Indonesia Printing, Bogor, bermasalah.
- Untuk sementara UN ditunda hanya jenjang SMA/sederajat. Untuk jenjang SMP menunggu perkembangan.


Distribusi Naskah UN dan Perusahaan Pemenang Tender Percetakan

Perusahaan Zona Provinsi Nilai
PT Balebat Dedikasi Prima 1 Sumut, Sumbar, 
Riau, dan Banten Rp 12,9 M
PT Pura Baru Tama 2 Jateng, DIY, Jambi, 
dan Bengkulu. Rp 14,5 M
PT Ghalia Indonesia Printing 3 Kalsel, Kaltim, Sulut, 
(Bermasalah) Sulteng, Sultra, Rp 22,4 M
Bali, NTB, NTT, 
Gorontalo, Sulbar, 
dan Sulsel
PT Jasuindo Tiga Perkasa 4 Jatim, Maluku, Papua, 
Maluku Utara, Rp 13,7 M
Papua Barat.
PT Karsa Wira Utama 5 Jabar, Kep. Babel, 
dan Kep. Riau Rp 16,7 M
PT Temprina Media Grafika 6 DKI Jakarta, Aceh, 
Sumsel, Lampung, Rp 14,7 M
Kalbar, dan Kalteng.

Keterangan:
- Kemendikbud mengklaim setiap zona dibebani naskah ujian untuk 1,1 juta jiwa siswa
- Tapi nilai tender PT Ghalia Indonesia Printing jauh lebih besar dibanding perusahaan lainnya

Sumber : Kemendikbud
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

KORAN MARICA

Blogroll

 
Support : Creating Website | Marica Desa Kayang | Marica Bisa
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2014. KORAN MARICA DESA KAYANG - All Rights Reserved
Template Design by Marica Desa Kayang Published by KORAN MARICA