Kadis PPO NTT Tolak Dikonfirmasi UN SMP Jangan Senasib UN SMA/SMK

KORAN MARICA--KUPANG,  - Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/SMK, dikhawatirkan berpengaruh ke UN SMP yang pelaksanaannya dimulai pekan depan. Sinyal yang mewanti-wanti Dinas Pendidika Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT, mulai dihembuskan Komisi D DPRD NTT.

Sayangnya, Kadis PPO NTT, Klemens Meba yang dikonfirmasi terkait hal ini, menolak berkomentar. Dia berdalih, pihaknya masih sibuk mengurus semua ketidakberesan naskah soal UN SMA/SMK, yang salah didistribusikan ke daerah-daerah di NTT. "Saya masih sibuk. 

Naskah soal yang dikirim salah ke daerah-daerah, sementara disortir untuk dikirim ulang," ujar singkat. Ironisnya, sesuai dengan jadwal penundaan terbaru yang dikeluarkan Kemendikbud pelaksanaan UN tingkat SMK akan dilaksanakan mulai Kamis, (18/4) besok, sementara untuk SMA dimulai Jumat, (19/4) lusa. 

Belum tuntasnya distribusi soal UN di tingkat daerah, membuat Klemens Meba enggan bicara banyak, "Jangan bicara dulu soal UN SMP, kami masih fokus penyelesaian distribusi naskah yang tertukar di NTT," tambahnya saat ditanya terkait antisipasi persoalan distribusi UN SMP, seperti yang terjadi di tingkat SMA/SMK. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto, tidak tinggal diam dengan persoalan molornya UN SMA/SMK di NTT. Saat dikonfirmasi kemarin, Jimmy Sianto dengan nada keras mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasioanal (UN) NTT yang amburadul ini menunjukkan manajemen pemerintah yang amburadul. 

"Memang tidak serta merta kita harus mempersalahkan ke percetakan. Namun, tentunya pemerintah setelah melakukan perjanjian, maka harus melakukan kontrol. Selain itu, saya juga mau tegaskan, agar pihak percetakan harus diberikan sanksi. 

Saya sudah koordinasi dengan wakil dari Partai Hanura di DPR RI, yakni Pak Saleh Husin, untuk segera memberikan presure terhadap Kemendikbud soal amburadulnya pelaksanaan UN di NTT. Jangan sampai pelaksanaan UN ini hanya mengejar target proyek semata-mata, sementara mengorbankan sisi pendidikan di NTT," tandas Jimmy. 

Dia menambahkan, Pemprov NTT dalam hal ini Dinas PPO, terus melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan UN tingkat SMP yang sebentar lagi dilaksanakan. "Nusa Tenggara Timur ini daerahnya masih terkategori pedalaman. Oleh karena itu, Dinas PPO Provinsi NTT jangan tinggal diam. 

"Dinas PPO Provinsi NTT harus terus melakukan koordinasi dengan Kemendikbud, sehingga pengalaman amburdulnya UN SMA/SMK jangan sampai terulang lagi pada UN SMP," imbuh Jimmy seraya menambahkan, dirinya ikut kesal dengan amburdulnya UN SMA/SMK di NTT, karena cukup berpengaruh terhadap psikologi dan mental siswa. "Yah.., penundaan ini jelas-jelas berpengaruh terhadap konsentrasi siswa atau psikologi siswa," pungkasnya. 

Nuh Sempat Takut Disemprot SBY
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, mengaku sempat khawatir saat mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggilnya ke kantor Presiden, Selasa (16/4) sore. 

Ia berpikir Presiden akan memarahinya akibat kekacauan jadwal Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi. "Terus terang saya khawatir begitu diundang jangan-jangan dimarahi tapi beliau tidak menyampaikan itu melainkan beliau mencari cara bagaimana agar ujian ini dapat dilakukan dengan baik. Makanya mengundang juga TNI, Polri," tutur Nuh usai bertemu Presiden.

Nuh juga mengapresiasi TNI Angkatan Udara serta Polri yang membantu kementeriannya untuk mempercepat distribusi soal UN. TNI AU sudah menyiapkan pesawat jenis Focker dan boing 737 untuk distribusi. Jika masih diperlukan lagi, kata dia, akan ditambah pesawat lain dari AU dan Polri. "Sekarang itu sudah mobilisasi naskah ke daerah-daerah , ada 5 percetakan yang sudah bergerak dan kami back up agar bisa tepat waktu," ujar Nuh. 

Dia juga mengaku siap diperiksa pihak penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nuh juga mempersilakan proyek UN diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau harus diaudit entah itu BPK, KPK, saya sangat welcome. Silakan diaudit, diperiksa. Kami pun melakukan investigasi untuk itu. Hasil investigasinya mudah-mudahan satu minggu selesai," kata Nuh di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/4).

Banyak pihak yang meminta pertanggungjawaban Nuh atas kekacauan itu termasuk Komisi X DPR. Para wakil rakyat di komisi itu berencana memanggil Nuh. Pria asal Jawa Timur itu menyatakan siap memenuhi panggilan itu. "Dengan senang hati, Ombudsman mau panggil, semua panggil, komisi X panggil. Itu mitra partner, kira-kira akan dimarahin kan arahnya kalau dipanggil. Amburadul tidak profesional. Kalau itu emang mau apa. Memang kenyataannya ini kacau," tuturnya.

Nuh mengatakan ia siap menjelaskan pada Komisi X apa saja yang terjadi dalam persiapan pelaksanaan UN sehingga terjadi keterlambatan cetak soal dan penundaan ujian. "Ini kejadian di luar kemampuan pribadi saya. Saya tidak menyangka, karena report ke saya selalu bilang siap-siap. Ghalia juga kalau saya tanya juga siap. Tapi kenyataannya begini," pungkas Nuh. (onq/jpnn/rsy)