Soal Penyadapan Australia Terhadap Indonesia Jika Tak Tegas, Pemerintah Hadapi Publik yang Tak Puas

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, polemik penyadapan Australia terhadap Indonesia yang hingga kini belum usai bisa menyebabkan pemerintah berhadapan dengan publik yang tidak puas.

"Pemerintah akan berpotensi berhadap dengan publik. Publik akan menganggap pemerintah lembek dan kemarahan terhadap pemerintah akan meluap," kata Hikmahanto, di Jakarta, Jumat (22/11).

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek penting pasca dikirimnya surat oleh Presiden SBY untuk meminta penjelasan dan klarifikasi dari Australia. Pemerintah harus mulai memetakan persoalan jika Australia belum juga menjawab surat presiden.

Hal itu, ujarnya, dapat mengundang kemarahan publik maka, pemerintah harus mampu mengelola emosi publik jika jawaban dari Australia tidak memuaskan. Apalagi, pemerintah terkesan membuka ruang kompromi.

"Kecenderungan pemerintah untuk berkompromi sudah terlihat dimana juru bicara Presiden mengatakan bahwa pemerintah memahami bila untuk masalah intelijen tidak mungkin suatu negara mengakui dan kemudian meminta maaf," katanya.

Penjelasan tersebut, menurut Hikmahanto, tidak bisa ditolerir oleh masyarakat untuk itu pemerintah dituntut untuk menyiapkan langkah-langkah strategis yang tepat termasuk mengantisipasi "cyber war" yang sulit dikendalikan.

"Oleh karenanya pemerintah perlu mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga otoritas keamanan tidak harus berhadap-hadapan dengan publiknya atas tindakan kotor negara lain," ungkapnya.

Penulis: E-11/AF

Sumber:Suara Pembaruan