Ungkap Kasus Penembakan di Yogya GMKI Minta DPRD Bersuara

KORAN MARICA: KUPANG-- - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Kupang mendesak DPRD Provinsi NTT untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi kasus penembakan empat warga NTT di Lapas Sleman Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Selain sikap tegas dari DPRD, GMKI juga meminta DPRD agar mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk segera mengungkap motif di balik peristiwa tragis tersebut.

Pernyataan ini disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Kota Kupang saat melakukan aksi damai ke gedung DPRD Provinsi NTT, Selasa (2/4). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun kerja sama dan mendukung pengungkapan kasus penembakan yang terjadi di dalam sel tersebut. Menurut mereka, kasus tersebut tergolong pelanggaran HAM berat dan pemerintah harus bertanggung jawab.

"Mana bisa warga ditembak mati di dalam sel yang merupakan gedung milik negara. Ini akibatnya bukan hanya masyarakat di sekitar lokasi kejadian mengalami trauma ketakutan, tapi semua masyarakat Indonesia.

Karena dengan kejadian ini, masyarakat merasa tidak lagi aman di tangan penegak hukum dan pemerintah. Sehingga DPRD dan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Harus ada koordinasi dan juga tekanan kepada pihak terkait untuk mengusut kasus ini hingga tuntas," ujar Ketua GMKI Kota Kupang, Jacky Benggu kepada beberapa angota DPRD NTT yang menerima pendemo.

Hal yang sama juga diungkapkan salah satu pengurus GMKI, Redy Boelan. Menurut Redy, kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Eksekutif serta legislatif di Provinsi NTT harus bersikap tegas untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya sendiri. Karena menurut dia, hingga saat ini belum ada upaya nyata yang dilakukan DPRD NTT secara kelembagaan.

"Bagaimana bisa tahanan ditembak mati di dalam gedung milik negara yang dijaga. Itu pelanggaran HAM berat karena kelalaian hukum. Sehingga DPR harus memberikan presure-presure kepada Pemerintah Provinsi DIY karena semua orang tahu bahwa posisi tawar kita orang NTT di tingkat nasional itu sangat rendah. 

DPRD jangan bersikap secara induvidu, namun harus secara lembaga karena sejak kasus ini muncul, belum ada dari lembaga DPRD menunjukan sikapnya. Mungkin karena masih sibuk urus pilgub sampai lupa dengan masyarakatnya," tandas Redy.

Sementara itu, anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Hugo Kalembu pada kesempatan itu mengakui, kasus kematian empat warga NTT karena ditembak di dalam sel sangat mempengaruhi ketentraman warga NTT. Sehingga pihaknya juga berharap adanya pengungkapan dari aparat agar masyarakat kembali diberikan kenyamanan.

"Sekarang sudah ada tim yang dibentuk untuk mengungkap kasus tersebut, sehingga kita berharap bisa terungkap. Memang karena kasus ini mempengaruhi ketentraman antara NTT dan DIY, maka butuh rekonsiliasi," terang Hugo.

Hadir pada kesempatan itu, Sekretris Komisi A, Daud Ludji, anggota Fraksi PDS, Somi Pandie serta Stanis Tefa. (mg9/ays)

Sumber : http://www.timorexpress.com